Megawati: Banyak Hutan Jadi Perkebunan Sawit, untuk Apa?

YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku menangis setelah menonton film dokumenter "Pesta Babi" yang menyoroti isu deforestasi dan masyarakat adat di Papua Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertema kedaulatan kelautan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menilai isi film tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait kerusakan hutan dan posisi masyarakat adat.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Audiensi Forwaka, Bahas Penguatan Sinergi dengan Insan Pers

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" kata Megawati dalam forum tersebut.

Ia menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, termasuk kelapa sawit, serta mempertanyakan arah pembangunan yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat.

Dalam pernyataannya, Megawati menyinggung kebijakan pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.

Ia menekankan bahwa masyarakat adat memiliki hukum dan tradisi yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan di wilayah Papua Selatan.

"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" ujarnya.

Megawati juga menilai pembangunan nasional seharusnya memiliki arah jangka panjang yang konsisten, tidak berubah setiap pergantian pemerintahan.

Film dokumenter "Pesta Babi" merupakan karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale bersama jurnalis investigasi Dandhy Laksono.

Film ini diproduksi bersama sejumlah lembaga seperti Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia.

Dokumenter tersebut menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, termasuk pembukaan hutan dalam skala luas untuk perkebunan sawit dan bioenergi.

Dalam film itu disebutkan, deforestasi atau pengurangan kawasan hutan secara permanen terjadi akibat ekspansi perkebunan dan pembangunan industri di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Sejak dirilis secara resmi di sejumlah kanal YouTube, film tersebut dilaporkan telah ditonton jutaan kali dan memicu diskusi publik mengenai dampak pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Film "Pesta Babi" juga menjadi sorotan setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) di beberapa daerah dilaporkan dibubarkan.

Peristiwa itu memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan akses publik terhadap informasi.

Di tengah polemik tersebut, para pembuat film menegaskan bahwa karya mereka berbasis riset lapangan selama bertahun-tahun dan bertujuan membuka ruang diskusi mengenai dampak kebijakan pembangunan.*

(tm/ad)

Bupati Asahan Terima Audiensi Forwaka, Bahas Penguatan Sinergi dengan Insan Pers

Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

44 Pendulang Emas Dievakuasi dari Pegunungan Bintang, TNI Sebut Ada Ancaman OPM

Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital

Jokowi Bakal Perankan Tokoh Utama di Film Kolosal Sejarah Dayak-Majapahit: Saya Siap Saja