Porprovsu XII 2026 Siap Digelar, Sumut Bidik Bibit Atlet Menuju PON 2028
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dan pemerintah kab
OLAHRAGA
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
"Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga," kata Yorrys di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026.Baca Juga:
Yorrys menyoroti pembukaan lahan dalam skala besar yang mencapai sekitar 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan potensi tekanan serius terhadap ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan di daerah setempat.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memandang kawasan tersebut sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.
"Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar," ujarnya.
Yorrys mengaku telah mempertanyakan langsung kebijakan pembukaan lahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang ia soroti adalah kejelasan pengelolaan hasil penebangan kayu dari area yang dibuka untuk proyek pangan seperti padi dan tebu.
"Kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan," katanya.
Menurut Yorrys, pembukaan hutan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius, termasuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat adat di Papua.
Ia juga mendorong agar isu kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak proyek strategis nasional.
"Ini harus terus disuarakan, bukan hanya di Papua, tetapi juga di daerah lain yang mengalami hal serupa," ujarnya.*
(km/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dan pemerintah kab
OLAHRAGA
LAS VEGAS Duane Keffe D Davis, pria yang dituduh mengatur pembunuhan rapper Tupac Shakur, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti potensi kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari negara tetangga yan
NASIONAL
ACEH UTARA Wartawan lokal Haiqal Fikri resmi melaporkan dua prajurit TNI AD dari Koramil 10/Tanah Luas, Aceh Utara, ke Detasemen Polisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus eks Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, mengungkap bahwa Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Ratusan prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Korem 011/Lilawangsa menggelar shalat sunah Istisqa dan doa
NASIONAL
TAKENGON Ribuan masyarakat dataran tinggi Gayo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah menggelar Apel Kebangsa
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,6 triliun dari bela
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan Pemerintah Kota Medan tengah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga sejumla
EKONOMI