JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat mengatakan pergeseran anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat kebutuhan operasional Polri pada 2027.Baca Juga:
"Pergeseran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional, antara lain BMP dan listrik, perlengkapan personil, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana," kata Wahyu dalam rapat tersebut.
Wahyu menjelaskan, pagu anggaran Polri untuk Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun.
Angka tersebut turun sekitar Rp6,86 triliun dibandingkan alokasi anggaran Polri pada 2026 yang mencapai Rp146,05 triliun.
Menurut Wahyu, penurunan anggaran belanja barang berdampak langsung terhadap dukungan operasional kepolisian.
Beberapa kebutuhan yang terdampak antara lain bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, pemeliharaan gedung dan alat material khusus (almatsus), serta perlengkapan perorangan.
Selain itu, kondisi tersebut berpengaruh terhadap tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru dan satuan kerja baru, rekrutmen dan pendidikan personel, hingga dukungan untuk penanggulangan bencana, kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.
Wahyu mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk mengusulkan penguatan kembali anggaran belanja barang.
Berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, disepakati bahwa apabila kebutuhan belanja barang belum dapat dipenuhi melalui tambahan anggaran, Polri dapat mengusulkan pergeseran anggaran dari belanja modal ke belanja barang.
Namun, pergeseran tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Syai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mempertanyakan lambannya pengun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 774,31 miliar. Usulan tersebut di
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 160 warga Desa Kuta Tengah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengungsi menyusul aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang masi
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dan pemerintah kab
OLAHRAGA
LAS VEGAS Duane Keffe D Davis, pria yang dituduh mengatur pembunuhan rapper Tupac Shakur, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti potensi kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari negara tetangga yan
NASIONAL
ACEH UTARA Wartawan lokal Haiqal Fikri resmi melaporkan dua prajurit TNI AD dari Koramil 10/Tanah Luas, Aceh Utara, ke Detasemen Polisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus eks Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, mengungkap bahwa Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Ratusan prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Korem 011/Lilawangsa menggelar shalat sunah Istisqa dan doa
NASIONAL
