Diduga Hilangkan Barang Bukti Kasus Kuota Haji, Petinggi Maktour Travel Dibidik KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi kuota haji 20232024 yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 41 Puskesmas di wilayahnya.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memberikan fleksibilitas anggaran bagi pimpinan Puskesmas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Puskesmas reguler dan Puskesmas BLUD terletak pada sistem penganggaran.Baca Juga:
Puskesmas BLUD tidak lagi terikat alur ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
"Dengan pola BLUD, pimpinan Puskesmas memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar. Mereka tidak harus menunggu penetapan APBD setiap tahun, sehingga kebutuhan layanan bisa dieksekusi lebih cepat, tentu dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku," kata Surya, Sabtu (31/1/2026).
Fleksibilitas tersebut diproyeksikan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan.
Namun, Surya menegaskan bahwa implementasi BLUD tetap harus memenuhi regulasi.
Dari delapan Peraturan Wali Kota (Perwal) pendukung, tiga telah rampung yakni tata kelola, rencana strategis (Renstra), dan standar pelayanan minimal (SPM).
Sisanya masih menunggu penandatanganan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa, kerja sama pihak ketiga, kebijakan akuntansi, dan remunerasi pegawai.
Terkait kekhawatiran munculnya pungutan biaya kepada masyarakat, Surya memastikan layanan Puskesmas yang termasuk program BPJS Kesehatan tetap gratis.
"Kalaupun ada tarif untuk inovasi layanan di luar BPJS, itu harus berbasis Perda dan jelas dasarnya," tegasnya.
Menurut Surya, pengembangan layanan di Puskesmas BLUD akan menyesuaikan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, jenis layanan, dan kepemimpinan kepala Puskesmas.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi kuota haji 20232024 yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyatakan kelapa sawit memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian energi nasional. Salah satu p
EKONOMI
DENPASAR Aparatur Sipil Negara (ASN) umat Hindu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar persembahyangan bersama da
NASIONAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan tetap terdampak jika Perang Dunia III pecah menggunakan senjata nukli
NASIONAL
SENTUL, JAWA BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengaku hatinya bergetar menyaksikan antusiasme para kepala daerah dan anggota Forum Kom
NASIONAL
MEDAN Andar Amin Harahap resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatra Utara (Sumut) pada Musyawarah Da
POLITIK
DELI SERDANG, SUMUT Aparat kepolisian Polres Binjai berhasil menggagalkan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ilegal dalam jumlah besa
HUKUM DAN KRIMINAL
SENTUL, BOGOR Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Se
NASIONAL
BOGOR Turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup signifikan pekan lalu dan berlanjut pada pembukaan perdagangan hari ini mem
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan Aiptu Ikhwan, anggota Bhabinkamtibmas yang sempat viral terkait tudingan penganiayaan terhadap Suder
HUKUM DAN KRIMINAL