Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
DELI SERDANG – Penyusunan rencana pembangunan daerah bukan sekadar dokumen administratif.
Diperlukan kolaborasi, inovasi, dan diskusi panjang agar program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2027 yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Deli Serdang, Jumat (30/1/2026).Baca Juga:
Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk menampung aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum memasuki Musrenbang Kabupaten pada Maret mendatang.
Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy SSos MAP, menekankan bahwa perencanaan pembangunan tetap berpegang pada visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, religius, dan berdaya saing.
Misi pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
"Kami mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan bersinergi mendukung inovasi pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, ide kreatif menjadi kunci agar setiap program berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Dedi Maswardy.
Salah satu program inovatif yang tengah dikembangkan adalah Jalan Mulus 24 Jam (Jamu 24 Jam), sebagai respons cepat pemerintah terhadap laporan masyarakat melalui layanan darurat 112.
Program ini menjadi contoh nyata pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil warga.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik sekaligus Kepala Bappedalitbang Deli Serdang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi tahap awal penyusunan RKPD 2027, yang nantinya akan dilanjutkan ke Musrenbang kecamatan di 22 kecamatan, Musrenbang kabupaten, hingga tingkat Provinsi Sumatera Utara.
"Kontribusi dan masukan dari peserta forum sangat penting agar dokumen RKPD lebih terukur, berdaya guna, dan berdampak langsung bagi masyarakat," jelas Remus Pardede.
Selain merumuskan program baru, forum juga menyoroti evaluasi capaian pembangunan tahun 2025.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK