MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan layanan kesehatan berbasis regional untuk mengantisipasi lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit rujukan akibat pelaksanaan Program Berobat Gratis (Probis).
Kebijakan ini ditujukan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan sesuai wilayah domisili masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, mengatakan sejak Probis diberlakukan pada 2025, terjadi peningkatan signifikan jumlah pasien di beberapa rumah sakit besar, seperti RS Haji Medan, RS Adam Malik, RS Royal Prima, dan RS Murni Teguh.Baca Juga:
"Rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit tersebut sudah melebihi 80 persen," ujar Hamid dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Menurut Hamid, Dinas Kesehatan Sumut bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut tengah menyusun skema layanan kesehatan regional, meliputi wilayah pantai timur, dataran tinggi, kawasan pariwisata, serta penguatan layanan kesehatan di Kota Medan.
"Skema ini dikembangkan agar tidak terjadi penumpukan pasien hanya di rumah sakit tertentu," katanya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan memperkuat peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik, agar mampu memberikan layanan dasar secara optimal sehingga rujukan ke rumah sakit dapat diminimalkan.
"Kami ingin layanan dasar cukup ditangani di FKTP, tidak semua harus ke rumah sakit," ujar Hamid.
Hamid juga mengingatkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar mematuhi standar operasional pelayanan, termasuk ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia.
Saat ini, terdapat 172 rumah sakit di Sumut yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Pada 2025, lima rumah sakit swasta tercatat menerima peringatan pertama akibat pelanggaran standar layanan.
"Kami tetap menegakkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
