Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gerakan aksi lanjutan bertajuk "Suara dari Utara" kembali akan digelar oleh sejumlah elemen masyarakat dan aktivis di Sumatera Utara. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya dilakukan di Gedung DPRD Sumut pada Kamis (7/5/2025).
Koordinator aksi, Saharuddin, mengatakan aksi lanjutan ini akan kembali menyoroti sejumlah isu strategis, terutama polemik lahan Medan Club yang diduga berkaitan dengan dugaan pemufakatan jahat dan indikasi korupsi dalam pengelolaan aset daerah.
"Isu ini akan kita teruskan ke KPK, aparat penegak hukum, serta Komisi III DPR RI agar pengelolaan aset Pemprov Sumut bisa dibuat lebih terang," ujar Saharuddin melalui pesan WhatsApp, Sabtu (10/6/2025).Baca Juga:
Ia menilai, pengelolaan aset daerah, termasuk skema penyertaan modal pada Bank Sumut, perlu mendapat perhatian serius dan audit menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengurus Medan Club, ahli waris, hingga pihak penggugat lahan yang tengah bersengketa.
"RDP penting agar semua pihak terbuka dan persoalan ini tidak terus menjadi tanda tanya publik," katanya.
Saharuddin juga menyinggung isu lain terkait kinerja pemerintah Kota Medan. Melalui Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU), pihaknya mendorong adanya upaya penggunaan hak angket atau hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan.
Menurutnya, aksi bertajuk "Suara dari Utara" akan kembali digelar pada 14 Mei 2026 setelah sebelumnya menyampaikan pemberitahuan resmi ke Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN