PSI Dinilai Masih Sulit Lolos ke DPR Meski Jokowi Resmi Jadi Kader
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
MEDAN — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di Sumatera Utara.
Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama elemen masyarakat turun ke jalan dan memusatkan aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis, 7 Mei 2026.
Aksi yang dikomandoi Koordinator Nasional Saharuddin itu mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pemberantasan korupsi, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, hingga sorotan terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa praktik korupsi dinilai masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara maksimal.
Mereka juga meminta adanya penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.
Salah satu isu yang disorot dalam aksi tersebut adalah polemik pengelolaan aset Bank Sumut, khususnya terkait pembelian lahan eks Medan Club di Jalan Kartini, Medan.
Lahan seluas 13.931 meter persegi itu diketahui dibeli Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan APBD 2022–2023 dengan nilai mencapai Rp457,4 miliar untuk pengembangan kawasan perkantoran gubernur.
Namun, proses pembelian tersebut turut menuai kontroversi.
Sejumlah pihak sebelumnya menggugat dengan klaim kepemilikan lahan sebagai ahli waris, serta menyoroti dugaan kejanggalan prosedur hingga indikasi pemufakatan jahat.
Di sisi lain, pihak pemerintah daerah menegaskan proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan penilaian resmi.
Selain itu, massa aksi juga mengangkat sejumlah isu lain yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan di daerah.
Di antaranya dugaan korupsi pengadaan smart board di Kabupaten Langkat, polemik terkait keabsahan ijazah sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara, hingga dorongan kepada DPRD Medan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan.
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektora
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan dua narapidana kasus korups
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA Seorang pria berinisial LBS, 34 tahun, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), ditangkap polisi karena diduga mencuri kabel
HUKUM DAN KRIMINAL