Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik Berkualitas di Asahan
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa bank tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit ke program strategis pemerintah yang diatur dalam revisi Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, menegaskan keputusan pemberian kredit tetap berada di tangan masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan manajemen risiko.
"Saya tekankan lagi ini tidak ada yang bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing," kata Kiki dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, setiap keputusan kredit harus didasarkan pada prinsip business judgement, mengingat bank mengelola dana masyarakat yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
"Karena bank ini mengelola dana milik masyarakat," ujarnya.
OJK menyebut revisi POJK RBB akan diterbitkan pada kuartal III-2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi peluang bagi perbankan untuk memperluas penyaluran kredit, termasuk pada program prioritas pemerintah seperti perumahan rakyat.
Namun demikian, OJK menegaskan bahwa seluruh penyaluran tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang baik.
Di sisi lain, kebijakan OJK terkait penyesuaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk KPR subsidi juga mendapat perhatian perbankan. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa keputusan pemberian kredit tetap menjadi kewenangan bank.
Ia menyoroti potensi risiko dari debitur dengan banyak akun pinjaman kecil yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
"Kalau ada satu orang punya lebih dari 30 akun di bawah Rp1 juta, apakah bank wajib mencairkan KPR-nya?" ujar Nixon.*
(oz/dh)
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
JAKARTA Pertamina Patra Niaga mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung penguatan sektor energi nasional. Penghargaan Satyal
EKONOMI