Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa bank tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit ke program strategis pemerintah yang diatur dalam revisi Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, menegaskan keputusan pemberian kredit tetap berada di tangan masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan manajemen risiko.
"Saya tekankan lagi ini tidak ada yang bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing," kata Kiki dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan, setiap keputusan kredit harus didasarkan pada prinsip business judgement, mengingat bank mengelola dana masyarakat yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
"Karena bank ini mengelola dana milik masyarakat," ujarnya.
OJK menyebut revisi POJK RBB akan diterbitkan pada kuartal III-2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi peluang bagi perbankan untuk memperluas penyaluran kredit, termasuk pada program prioritas pemerintah seperti perumahan rakyat.
Namun demikian, OJK menegaskan bahwa seluruh penyaluran tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang baik.
Di sisi lain, kebijakan OJK terkait penyesuaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk KPR subsidi juga mendapat perhatian perbankan. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa keputusan pemberian kredit tetap menjadi kewenangan bank.
Ia menyoroti potensi risiko dari debitur dengan banyak akun pinjaman kecil yang dapat memengaruhi kualitas kredit.
"Kalau ada satu orang punya lebih dari 30 akun di bawah Rp1 juta, apakah bank wajib mencairkan KPR-nya?" ujar Nixon.*
(oz/dh)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL