MEDAN - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meninjau langsung penerapan manajemen talenta berbasis e-voting di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Medan, Rabu (12/8/2026).
Penerapan e-voting tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum memperkuat proses pengisian jabatan agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui mekanisme tersebut, pegawai diberikan kesempatan menyampaikan penilaian dan aspirasi terhadap sejumlah calon pimpinan yang dinilai layak memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.Baca Juga:
Sistem e-voting diharapkan dapat mengurangi subjektivitas maupun intervensi dalam proses pengisian jabatan. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan memberikan kepastian pengembangan karier yang lebih adil bagi para pegawai.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico Afinta mengatakan transformasi digital tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menyasar tata kelola internal, termasuk manajemen sumber daya manusia (SDM).
"Bapak Menteri ingin mendengar langsung aspirasi dari daerah mengenai siapa pimpinan yang dinilai tepat. Kami berharap seluruh pegawai dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan," ujar Nico.
Meski demikian, hasil e-voting bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan calon pimpinan. Sebelum mengikuti proses tersebut, kandidat terlebih dahulu disaring berdasarkan empat parameter manajemen talenta, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Supratman menegaskan e-voting tidak menggantikan struktur maupun mekanisme birokrasi yang telah berjalan. Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat objektivitas dalam pengelolaan SDM.
"Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan. Kita ingin memberikan ruang kepastian karir yang setara bagi seluruh pegawai," tegas Supratman.
Selain menerapkan manajemen talenta berbasis e-voting, Kementerian Hukum juga memperkuat komunikasi antara pimpinan dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi.
Penguatan komunikasi internal tersebut ditujukan untuk membangun budaya kerja yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi pegawai.
Pelaksanaan e-voting di Sumatera Utara menjadi bagian dari tahap evaluasi sebelum mekanisme tersebut diterapkan secara lebih luas. Apabila uji coba dinilai efektif, Kementerian Hukum akan mempertimbangkan penerapannya di kantor wilayah lainnya di Indonesia.
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
