BREAKING NEWS
Rabu, 24 Juni 2026

Megawati Cerita Pertemuan dengan Prabowo Terkait Tuduhan PDIP Dalang Demo Agustus 2025: Kalau Memang Kami, Buktinya Saja Dulu

Dharma - Sabtu, 02 Mei 2026 18:56 WIB
Megawati Cerita Pertemuan dengan Prabowo Terkait Tuduhan PDIP Dalang Demo Agustus 2025: Kalau Memang Kami, Buktinya Saja Dulu
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026). (foto: BPMI Setpres)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk meluruskan isu yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik demonstrasi Agustus 2025.

Pertemuan itu, kata Megawati, dilakukan setelah beredar tuduhan yang menyeret nama partainya.

Baca Juga:
"Lah waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari… ini kami punya pengacara, mengatakan bahwa itu kan dituduhkan ke partai kami," ujar Megawati dalam sambutan pengukuhan Profesor Emeritus untuk mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

Megawati mengatakan, setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung meminta klarifikasi kepada Prabowo.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah belah politik nasional.

"Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, 'Pak, kalau memang kami, buktinya saja dulu. Jangan begitu dong hanya mengatakan itu di belakangnya merah,'" kata Megawati.

Ia mempertanyakan mengapa narasi saling tuduh masih kerap muncul di ruang politik nasional, padahal Indonesia menjunjung nilai persatuan.

"Apakah akan seperti itu terus kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, Pancasila? Apakah kita ini sudah menjadi negara apa?" ujarnya.

Megawati tidak menjelaskan kapan pertemuan dengan Prabowo berlangsung. Ia juga tidak mengungkapkan respons presiden atas pertanyaannya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyinggung kembali peran kepala negara yang menurutnya harus tetap berada dalam koridor hukum.

Ia mengingatkan bahwa keputusan politik besar kerap menuntut tanggung jawab berat, termasuk saat dirinya memisahkan TNI dan Polri ketika menjabat presiden.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global
Pengamat Politik: Program MBG Perlu Dikawal, Bukan Dipertentangkan
Megawati Sentil Sistem Hukum RI: Terlalu Banyak Aturan, Keadilan Hilang
KPK Ungkap Cara Paling Efektif Lawan Korupsi: Dimulai dari Pendidikan
Megawati Akui Sempat Ingin Cari Buzzer, Tapi Akhirnya Dibiarkan: Mereka Kan Cari Duit Juga
Respons Partai Ummat atas Pernyataan Viral Amien Rais: Jika Ada yang Merasa Dirugikan, Silakan Tempuh Jalur Hukum
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru