Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutarto, menekankan pentingnya penguatan pengelolaan dan sinkronisasi data peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pernyataan ini muncul menyusul penonaktifan sekitar 11 juta peserta secara nasional akibat konversi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Penyesuaian data memang diperlukan, tetapi negara tetap wajib menjamin hak kesehatan warga. Tidak boleh ada warga yang haknya ditolak hanya karena alasan administratif," ujar Sutarto, Kamis (12/2/2026).Baca Juga:
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir saat reses DPRD, banyak warga mengeluhkan kepesertaan PBI mereka yang nonaktif.
Jika tidak segera diatasi, hal ini berpotensi menurunkan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Sumut yang selama ini telah berhasil menjangkau masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan daerah.
Sutarto menegaskan perlunya koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan provinsi agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan. Selain itu, ia menyoroti dampak administratif ini terhadap anggaran daerah.
"Sinkronisasi data harus diikuti koordinasi yang solid, agar mereka yang berhak atas layanan kesehatan gratis tetap terlindungi," ucapnya.
Keputusan penonaktifan peserta PBI merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.
BPJS Kesehatan menegaskan proses ini rutin dilakukan untuk memastikan bantuan premi tepat sasaran.
Dalam merespons polemik tersebut, DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat koordinasi pada 9 Februari 2026, dengan kesepakatan agar layanan kesehatan bagi peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan.
Sutarto berharap, dengan pengelolaan data yang lebih baik, kualitas layanan kesehatan akan meningkat dan berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara.*
(dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL