Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
Medan – Harga tiket pesawat domestik yang melambung tinggi terus menjadi keluhan masyarakat Indonesia. Banyak pihak mendesak Menteri Perhubungan agar segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu usulan yang mencuat adalah membuka peluang bagi maskapai asing untuk melayani rute domestik.
Keluhan masyarakat ini utamanya ditujukan kepada maskapai swasta besar, seperti Lion Air Group, yang dinilai menaikkan harga tiket secara sepihak tanpa pertimbangan daya beli masyarakat. Kondisi ini dinilai memberatkan, khususnya bagi warga yang kerap bepergian antardaerah untuk keperluan mendesak seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Seorang warga Medan, Aulia (35), menyampaikan kekecewaannya. “Harga tiket sekarang sangat mahal. Untuk terbang ke Jakarta saja, biayanya hampir setara tiket internasional. Bagaimana masyarakat tidak terbebani?” ujarnya.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya alternatif transportasi cepat antarpulau. Selain itu, dominasi beberapa maskapai dalam pasar penerbangan domestik juga dianggap menjadi penyebab kurangnya persaingan sehat yang dapat menekan harga tiket.
Masyarakat mendesak pemerintah segera mencari solusi konkret atas persoalan ini. Membuka peluang bagi maskapai asing untuk beroperasi di rute domestik disebut-sebut sebagai salah satu langkah yang dapat memaksa maskapai lokal meninjau kembali kebijakan harga mereka.
“Pemerintah harus segera bertindak. Jangan hanya membiarkan masyarakat terbebani. Kalau maskapai lokal tidak bisa memberikan harga yang wajar, lebih baik beri kesempatan bagi maskapai asing,” kata seorang pengamat transportasi, Rizal Santoso.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perhubungan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan masyarakat tersebut. Namun, isu ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan hingga pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengatasi tingginya harga tiket domestik.
(christie)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA