
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), bersama dengan Kementerian Koperasi Republik Demokratik Timor-Leste/Secretary of State for Cooperatives (SECoop) dari Timor-Leste, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengembangkan kapasitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kerja sama ini diwujudkan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di kedua negara.
MoU tersebut, yang ditandatangani di Jakarta pada hari sebelumnya, menandai komitmen bersama untuk bertukar pengalaman dan bekerja sama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama dalam sektor koperasi dan UMKM. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting mengingat pertumbuhan ekonomi yang kini tidak hanya terfokus pada satu negara, tetapi juga pada kawasan.
“Kami berkepentingan dengan Timor-Leste untuk tumbuh bersama. Karena kita punya kekuatan di sektor agriculture dan aquaculture,” ucap Teten, menyoroti potensi sektor pertanian dan perikanan sebagai basis kerjasama antara kedua negara.
MoU ini mencakup sejumlah area kerja sama, termasuk pengembangan kapasitas, kemitraan antar koperasi, studi kelayakan terkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UMKM, pelatihan dan kunjungan pertukaran, serta penguatan program UMKM dan koperasi melalui kerjasama regional.
Teten menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan peluang besar bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar dan berkembang lebih baik. “Kita belajar bersama-sama, learning together, growing together,” ujarnya, menyatakan harapannya bahwa kerja sama ini akan semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste.
Selain itu, kedua pemerintah diharapkan akan melakukan evaluasi bersama terhadap sektor-sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM, sehingga dapat memperkuat kerja sama kedua negara di masa depan.
Teten juga menekankan komitmen Kemenkop UKM dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui berbagai upaya, termasuk penguatan regulasi, digitalisasi, dan integrasi dengan rantai pasokan untuk meningkatkan daya saing koperasi di pasar regional dan global.
Dengan harapan agar MoU ini dapat terlaksana dengan baik, Teten mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dengan harapan dapat dilanjutkan ke periode MoU selanjutnya sebagai bukti kesinambungan kerja sama yang berkelanjutan.
(FZ/011)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional