Dedi Congor Jadi Tersangka Polri, KPK Tetap Usut Korupsi Importasi Bea Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, David Cameron, menegaskan Presiden Rusia, Vladimir Putin, harus mempertanggungjawabkan diri atas kematian pengkritik Kremlin, Alexei Navalny. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Cameron menekankan bahwa Putin harus mengambil tanggung jawab atas insiden tragis tersebut, yang terjadi pada Jumat (16/2) waktu setempat.
Kematian Navalny, yang dilaporkan oleh otoritas Rusia, terjadi di sebuah penjara di kawasan Arktik. Pernyataan tegas dari pemerintah Inggris menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak Moskow atas kejadian tersebut. Sebagaimana dilansir oleh AFP, Kementerian Luar Negeri Inggris telah memanggil diplomat Rusia dari Kedutaan Besar Rusia di London pada malam Jumat (16/2) untuk menegaskan tuntutan mereka.
Kematian Navalny, seorang tokoh oposisi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Putin, terjadi sekitar sebulan sebelum pemilihan yang dijadwalkan akan memperpanjang masa kekuasaan Putin. Hal ini memunculkan kecurigaan dan pertanyaan luas dari komunitas internasional terhadap keadaan sebenarnya di balik meninggalnya Navalny di penjara.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri Rusia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, mengingat Navalny adalah figur penting dalam gerakan oposisi di Rusia. Tuduhan atas keterlibatan pemerintah Rusia dalam kematian Navalny menjadi perdebatan yang memanas, dengan tuntutan yang semakin meningkat dari berbagai negara untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
Pemerintah Inggris, dengan tindakan panggilan diplomat Rusia, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat di seluruh dunia. Tuntutan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kematian Navalny merupakan bagian dari upaya internasional untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta untuk memberikan keadilan bagi mereka yang berjuang melawan rezim otoriter.
(A/08)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mempercepat pemulihan fasilitas umum setelah banjir melanda kawasan Pasar Bawah, Kelura
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih resmi menutup ajang FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran ke
PEMERINTAHAN
BINJAI Lurah Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Suhendro, membuka kegiatan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan komitmennya untuk mengejar para bandar narkotika dan memiskinkan mereka mel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa kelas 9 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK mulai perlu mempertimbangkan pilihan sekolah dan jurusan ya
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe, tiba di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mayor Laut (P) Faisal Mulia, yang menjabat sebagai Kasiopslat Wingud 1 TPI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), didakwa mengedarkan nark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan terkait kemat
HUKUM DAN KRIMINAL