40 Eks Pejabat Senior Israel Desak Netanyahu Ditendang dari Kursi PM

JAKARTA – Lebih dari 40 mantan pejabat senior keamanan nasional Israel, ilmuwan, dan pemimpin bisnis terkemuka menandatangani surat tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Israel Isaac Herzog dan Ketua Knesset Amir Ohana. Mereka menegaskan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dicopot dari jabatannya. Pada Kamis, 26 Januari.

Surat tersebut mengandung kecaman terhadap koalisi yang dibentuk oleh Netanyahu untuk membentuk pemerintahan sayap kanan, serta terhadap upaya Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel. Para penandatangan surat ini, di antaranya mantan kepala IDF seperti Moshe Ya’alon dan Dan Halutz, serta tokoh-tokoh penting dalam badan intelijen Mossad seperti Tamir Pardo dan Danny Yatom, juga menganggap bahwa perombakan sistem peradilan telah melemahkan keamanan Israel, dengan dampaknya terlihat pada serangan pada tanggal 7 Oktober.

Mereka menyalahkan Netanyahu atas keadaan yang dianggap mengarah pada kejadian brutal yang menimpa warga Israel, termasuk pembunuhan lebih dari 1.200 orang, luka-luka lebih dari 4.500 orang, dan penculikan lebih dari 230 orang, di mana lebih dari 130 orang masih ditahan oleh Hamas. Surat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab atas darah korban ada pada Netanyahu.

Surat ini juga menggambarkan kekhawatiran terkait situasi politik internal Israel, dengan jajak pendapat yang menunjukkan Likud, partai politik Netanyahu, berada di urutan kedua jika pemilu diadakan hari ini, sedangkan partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh mantan kepala staf IDF Benny Gantz menempati urutan pertama. Meskipun rencana pemilu berikutnya direncanakan pada 2026, terdapat protes dan seruan untuk pemilu lebih awal.

https://youtu.be/KLB6heVCrBw

Para penandatangan surat ini menutup surat mereka dengan permohonan agar perdana menteri diganti, sambil memberikan peringatan bahwa bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan jika tanggung jawab nasional tidak dipenuhi sepenuhnya. Meskipun mantan presiden dan ketua parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mencopot perdana menteri secara sepihak, surat ini juga didistribusikan kepada anggota Knesset yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

(A/08)