DPRD SIANTAR MEMBELI MICROPHONE GUNAKAN ANGGARN APBD LIMARATUS TIGAPULUH JUTA RUPIAH,BPK NILAI ADA MAFIA ANGARAN DI TUBUH DPRD SIANTAR

BAYANGKARA.CO,SIANTAR– DPRD Siantar kini jadi sorotan lantaran dinilai melakukan pemborosan anggaran.

Setelah sebelumnya disoroti soal pembelian kamera untuk pimpinan dewan dengan total nilai Rp 189 juta, kini pembelian 90 unit microphone turut jadi perhatian.

Untuk pembelian microphone ini, DPRD Siantar menghabiskan uang Rp 530 juta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Kabag Umum Sektretiat DPRD Siantar, Patresya R Marbun beralasan, 90 unit microphone ini dibeli untuk menggantikan seluruh microphone yang ada di Kantor DPRD Siantar.

“Kami beli melalui e-catalog. Iya benar (Rp 530 juta). Nanti diperuntukkan masing-masing 10 unit di tiga ruang rapat komisi, 30 unit untuk rapat gabungan komisi dan 30 unit untuk rapat paripurna di Gedung Harungguan,” kata Patresya, Kamis (2/2/2023).

Patresya menyampaikan, pihaknya tidak membeli secara lelang mengingat pembelian berlangsung di akhir tahun, sehingga tidak ada waktu membuka lelang.

Apalagi barang yang diinginkan tersedia di e-catalog.

Ia pun menyampaikan alasan mengapa membeli microphone sebanyak itu, dikarenakan seluruh perangkat microphone yang lama rusak.

Alhasil dibeli perangkat yang baru, yang lebih mutakhir.

“Jadi mic yang lama rusak. Suaranya udah pecah makanya dibeli yang baru,” jelas Patresya bersama Anggota Bagian Aset, Bambang yang menjelaskan seri merk microphone wireless tersebut adalah Auderpro AP-900 dan Wireless Zetapro Ultra.

Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Pratama Saragih memandang pembelian sebanyak 90 unit microphone wireless adalah hal yang aneh.

Mengapa mic sebanyak itu bisa rusak serentak seluruhnya, tanpa melalui tahapan perbaikan.

Ia pun merasa ada yang salah mengapa Sekretariat DPRD Siantar tidak memprogramkan anggaran pemeliharaan, sehingga begitu memaksa membeli perangkat microphone wireless conference yang baru.

“Kok bisa microphone sebanyak itu rusak. Dan tidak ada pemeliharaan dari sekretariat, atau di-maintenance. Seharusnya ini ada. Jangan melulu membeli dengan alasan rusak. Apalagi harganya total hampir setengah miliar,” katanya.

Pria yang juga dikenal sebagai jejaring BPK ini menyampaikan ada dugaan pembelian mic tersebut disengaja tanpa melihat dasar kebutuhan belanja APBD itu sendiri.

“Ada yang nggak beres dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ada unsur mensrea atau dengan sengaja ini. Kita khawatir bila ini menjadi permainan-permainan mafia anggaran,” ketusnya.

(R04/BAYANGKARA.CO)