JAKARTA -Perwakilan korban investasi bodong robot trading Net89, yang tergabung dalam Perkumpulan Simbiotik Multitalenta Bersatu (Paguyuban SMB), mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPR.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar pada Kamis (13/3/2025) di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, para korban meminta agar kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi ini diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.
Perwakilan korban, Oni Asaat, menjelaskan bahwa kasus ini telah berlangsung selama tiga tahun tanpa ada kepastian penyelesaian.
Baca Juga:
Oni mengungkapkan, meskipun para korban telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Bareskrim dan kejaksaan, mereka belum mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan proses hukum.
"Kami menemui Komisi III dengan alasan bahwa setelah 3 tahun menunggu, tapi proses pembenahan atau penyelesaian perkara ini tidak pernah tuntas," kata Oni.
Baca Juga:
Karena tidak ada kejelasan, para korban kemudian memutuskan untuk melakukan restorative justice (RJ).
Oni juga menyebutkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian perdamaian (akta van dading) pada 10 Februari 2025 di hadapan notaris, yang kemudian disampaikan kepada Bareskrim dan kejaksaan.
Namun, meskipun sudah ada perjanjian damai, permohonan tersebut tampaknya belum mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons permohonan tersebut dengan meminta agar aparat penegak hukum, khususnya dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, segera menindaklanjuti permohonan restorative justice ini.
Komisi III DPR juga meminta agar aset yang telah disita dalam kasus ini dijaga dengan baik, nilai aset tidak menyusut, dan penjualannya dilakukan secara transparan serta dikembalikan kepada para korban secara proporsional.
Kasus Net89 sebelumnya juga melibatkan pelimpahan dua tersangka, Erwin Safiul Ibrahim dan Mitchell Alexandra, bersama aset mewah sebagai barang bukti, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Mereka berdua terlibat dalam investasi bodong ini, sementara Andreas Andrianto yang menjadi salah satu otak dari kasus ini masih dalam status buronan (DPO).
(dc/n14)
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
