Mendikdasmen Tegaskan TNI yang Mengajar di Sekolah Perbatasan Tidak Menduduki Jabatan Sipil

JAKARTA -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengajar di sekolah-sekolah perbatasan tidak menduduki jabatan sipil.

Mu'ti menjelaskan bahwa peran TNI sebagai pengajar adalah sebuah tugas tambahan, bukan perangkapan jabatan, sehingga kehadiran mereka sebagai pengajar di sekolah-sekolah perbatasan tidak perlu dipermasalahkan.

"Kan tidak menduduki jabatan, itu kan penambahan tugas, jadi kalau misalnya begini ada TNI yang kerja bakti kenapa enggak dipersoalkan?" ujar Mu'ti saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen pada Senin (24/3/2025).

Mu'ti juga menilai, keberadaan TNI yang mengajar di daerah-daerah perbatasan, yang sering kali memiliki kondisi keamanan yang rawan, merupakan bagian dari tugas mulia yang mereka jalankan.

"Itu tidak perangkapan jabatan, itu penugasan tambahan, itu justru sangat mulia," jelasnya.

Menurut Mu'ti, keberadaan TNI sebagai tenaga pengajar sangat penting di wilayah perbatasan karena terdapat kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah tersebut.

"Kami menyebutnya dengan relawan pendidikan yang mereka dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang keamanannya rawan," tambahnya.

Mendikdasmen juga mengingatkan tentang tantangan besar yang dihadapi oleh para guru di daerah perbatasan, salah satunya terkait insiden penyerangan yang baru-baru ini terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dalam kejadian tersebut, satu guru tewas akibat serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sekolah dan rumah guru turut dibakar.

Mu'ti menegaskan bahwa profesi guru di daerah rawan sangat penuh tantangan, terutama di Papua, dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang dialami oleh tenaga pendidik di wilayah tersebut.

(km/n14)