Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jurnalis asing tetap dapat melaksanakan tugas peliputan di Indonesia tanpa perlu memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK).
Pernyataan ini disampaikan Kapolri untuk memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai kewajiban jurnalis asing untuk memiliki SKK saat meliput di Indonesia.
"Tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Jenderal Listyo Sigit dalam wawancara (3/4/2025).
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak pernah mewajibkan jurnalis asing untuk memiliki SKK. Menurutnya, SKK hanya diterbitkan berdasarkan permintaan dari penjamin, bukan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua jurnalis asing.
"Jadi, pemberitaan terkait dengan kata-kata wajib tidak sesuai. Karena dalam Perpol (peraturan polisi) tidak ada kata 'wajib', tetapi SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin," lanjutnya.
Meskipun demikian, Kapolri memberikan kesempatan bagi jurnalis asing untuk mengajukan permohonan SKK jika mereka merasa perlu, terutama apabila mereka akan meliput di wilayah-wilayah rawan konflik, seperti Papua.
SKK tersebut juga bisa digunakan untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian selama meliput di lokasi-lokasi tersebut.
Kapolri mengingatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia tetap dijamin, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku di negara ini.
(km/n14)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN