Bupati Asahan Lepas Pawai Kebangsaan dan Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait polemik pemotongan uang kompensasi yang diterima oleh sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk nyata dari aksi premanisme, terlepas dari siapa pelakunya.
"Berseragam atau tidak, preman tetaplah preman," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (5/4/2025).
Pernyataan itu merespons laporan sejumlah sopir angkot yang mengaku menerima kompensasi bantuan namun dipotong oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu.
Meski pihak oknum menyebut bahwa uang itu diberikan secara sukarela, Dedi menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.
"Sopir angkot sampaikan dipotong, tetapi kata oknum tidak dipotong karena diberikan secara sukarela. Karena jadi ribut dan ramai, akhirnya dibalikin. Alhamdulillah sudah dibalikin," ujarnya.
ASN atau Organisasi Tak Berwenang Juga Bisa Jadi Preman
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aksi mengambil hak orang lain, apalagi dengan cara di luar aturan, layak disebut sebagai premanisme — termasuk jika pelakunya adalah aparatur sipil negara (ASN) atau bagian dari organisasi formal.
"Artinya ada dua kualifikasi. Ada preman berseragam dan ada preman yang tidak berseragam," jelasnya.
"Intinya, apabila mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan mengambil hak-hak orang lain, maka itu aksi premanisme," tambahnya.*
Dedi berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali dan meminta semua pihak menjaga integritas serta menjalankan tugas sesuai aturan.
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL