MEDAN -Masalah penyerapan pendapatan daerah dari sektor parkir di Kota Medan kembali menjadi sorotan.
Sistem pembayaran parkir tepi jalan yang menggunakan dua metode, yaitu sistem konvensional (tunai) dan parkir berlangganan (barcode), telah menyebabkan kebingungan dan kericuhan di kalangan masyarakat.
Salah satu insiden viral terjadi di Jalan Surabaya, Medan, di mana seorang warga dipaksa membayar parkir tunai meskipun sudah melakukan pembayaran menggunakan sistem barcode.
Baca Juga:
Kasus ini berawal pada tanggal 3 April 2025, saat seorang warga yang sudah membayar parkir dengan menggunakan barcode di depan tempat parkir, tiba-tiba dipaksa oleh juru parkir (jukir) untuk membayar tunai.
Kejadian tersebut memicu keributan dan ketegangan antara warga dan jukir, bahkan sampai terjadi kontak fisik.
Baca Juga:
Menanggapi masalah ini, Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Nikmal Fauzi Lubis, mengakui bahwa masih ada oknum jukir yang membandel dan menolak pembayaran menggunakan sistem barcode.
Nikmal menegaskan bahwa sistem barcode tetap berlaku hingga saat ini sebagai transaksi sah perparkiran di Kota Medan.
"Memang masih ada jukir yang begitu (memaksa tunai). Saat ini kita memakai dua metode pembayaran, saya pastikan barcode itu berlaku, begitu juga tunai.
Kalau ada yang pakai barcode tetap dipaksa tunai, ya jangan mau, segera laporkan saja ke kami melalui nomor 082276327452 atau Instagram @dishub_medan. Silahkan adukan, pasti kami tindak lanjut," ujar Nikmal, Senin (7/4).
Nikmal menjelaskan bahwa jumlah jukir di Medan yang mencapai lebih dari 2.000 orang menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub untuk mengawasi dan menindak pelanggaran secara cepat.
Meski begitu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengelola parkir dan jukir untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Beberapa oknum jukir yang terbukti melanggar telah ditindak tegas, seperti yang terjadi di Jalan Surabaya, yang sudah meminta maaf setelah dijatuhi sanksi.
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
