JAKARTA -Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun hingga kini, kelima gugatan tersebut masih belum diregister secara resmi oleh MK.
Berdasarkan pantauan di situs resmi MK pada Jumat (11/4/2025), lima daerah yang menggugat hasil PSU tersebut adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Taliabu.
Komisioner KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK guna memastikan apakah perkara tersebut benar-benar akan diproses.
"KPU masih menunggu kepastian registrasi perkara PHP kembali di MK," ujar Idham, Jumat (11/4).
Ia menambahkan bahwa beberapa daerah lain yang juga telah melaksanakan PSU kini kembali digugat ke MK melalui Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
"Sebab ada daerah lainnya yang melaksanakan PSU kini diperselisihkan PHP kembali ke MK," lanjut Idham.
Jika perkara diregister dalam BRPK MK, maka proses selanjutnya adalah persidangan di MK.
Namun, apabila tidak diregister, maka KPU akan langsung menetapkan pasangan calon (paslon) terpilih, sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024.
"Jika permohonan PHP tersebut tidak diregister dalam BRPK MK, maka akan ditetapkan paslon Pilkada terpilih," jelasnya.
KPU, lanjut Idham, siap menghadapi proses hukum jika gugatan tersebut resmi teregister dan masuk ke tahap persidangan.
"Jika diregistrasi, persidangannya akan diikuti dan disiapkan jawaban dengan sebaik mungkin," ujarnya.
Diketahui, dari total daerah yang menjalani PSU, 10 daerah sudah melaksanakannya, sementara 14 daerah lainnya masih dalam proses persiapan atau belum melaksanakan pemungutan suara ulang.*
(d)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
