JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah menerima 561 pelaporan gratifikasi terkait Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Total nilai gratifikasi yang dilaporkan mencapai Rp 341 juta. Laporan ini disampaikan oleh 453 pelapor dari 106 instansi.
Budi Prasetyo, anggota Tim Juru Bicara KPK, mengungkapkan bahwa 520 pelaporan terkait penerimaan gratifikasi dan 41 laporan penolakan gratifikasi telah diterima.
Baca Juga:
Objek gratifikasi yang dilaporkan beragam, mulai dari karangan bunga, makanan dan minuman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, hingga uang tunai.
"Sejumlah 397 objek gratifikasi senilai Rp 211 juta terdiri dari karangan bunga, hidangan, hingga makanan dan minuman. Sementara 182 objek gratifikasi lainnya berupa tiket perjalanan dan fasilitas lainnya senilai Rp 112 juta," terang Budi.
Baca Juga:
Selain itu, terdapat 16 objek gratifikasi berupa cenderamata atau plakat senilai Rp 7 juta dan sembilan objek gratifikasi berupa uang tunai serta voucer senilai Rp 9,9 juta. Terdapat pula laporan satu objek gratifikasi senilai Rp 100.000.
KPK menegaskan bahwa pihaknya masih akan menganalisis pelaporan gratifikasi ini untuk menentukan apakah termasuk wajib lapor dan dapat diusulkan menjadi milik negara atau tidak.
KPK juga mengapresiasi upaya aparatur sipil negara (ASN) yang telah melaporkan gratifikasi yang diterima.
KPK mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan gratifikasi adalah 30 hari sejak gratifikasi diterima.
Para ASN dan penyelenggara negara diimbau untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan wajib melaporkannya melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masing-masing instansi.*
(bs)
PADANG LAWAS Negara resmi mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar milik PT Torganda pada Jumat (25/4/2025), yang berada di kawasan Registe
Pemerintahan
MEDAN Rumah Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (KSBSI), Fatiwanolo Zega (53), dilempari bom molotov
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke29 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Lang
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), menjadi tahanan kota. Pengal
Nasional
SERDANG BEDAGAI Seorang pengedar sabu berinisial SS (38), warga Dusun II, Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Neg
Pemerintahan
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
TAPUT Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq MA mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membenahi ta
Pemerintahan
VATICAN Jenazah Paus Fransiskus telah menjalani proses pengawetan menggunakan teknik tanatopraksi dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus
Internasional
