JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunda pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan penempatan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa saat ini pihaknya fokus terlebih dahulu pada pemeriksaan saksi-saksi lain untuk menggali informasi lebih dalam.
"Kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Sepertinya di awal minggu ini saya sudah tanda tangan untuk pemanggilannya," ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga:
Asep menjelaskan bahwa peran RK dalam perkara ini tidak terlihat secara langsung di permukaan, melainkan lebih bersifat 'di balik layar'. Oleh karena itu, pendalaman dari saksi-saksi menjadi sangat penting sebelum melakukan pemanggilan terhadap RK.
Selain itu, KPK juga masih mengolah barang bukti elektronik yang disita saat penggeledahan di rumah pribadi Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Barang-barang tersebut kini tengah dianalisis di laboratorium digital forensik KPK.
Baca Juga:
"Pemanggilan nanti juga akan digunakan untuk konfirmasi terhadap barang bukti, khususnya yang elektronik," imbuh Asep.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi penempatan iklan media oleh Bank BJB yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar. Kelima tersangka tersebut antara lain:
Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB
Widi Hartoto (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary
Ikin Asikin Dulmanan (ID) – Pengendali Agensi Antedja Muliatama & Cakrawala Kreasi Mandiri
Suhendrik (S) – Pengendali PT Wahana Semesta Bandung Ekspres & PT BSC Advertising
Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali Agensi Cipta Karya Mandiri Bersama & PT Cipta Karya Sukses Bersama
KPK terus menelusuri aliran dana dan jaringan komunikasi yang terlibat dalam praktik penyelewengan anggaran ini.
Publik pun kini menanti perkembangan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil, mengingat posisinya yang sempat menjadi kepala daerah dan tokoh publik nasional.*
(dc)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal