Atas Arahan Bobby Nasution, Pemprov Sumut Tertibkan PETI di Madina dan Sita Alat Berat di Kotanopan
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunda pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan penempatan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa saat ini pihaknya fokus terlebih dahulu pada pemeriksaan saksi-saksi lain untuk menggali informasi lebih dalam.
"Kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Sepertinya di awal minggu ini saya sudah tanda tangan untuk pemanggilannya," ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Asep menjelaskan bahwa peran RK dalam perkara ini tidak terlihat secara langsung di permukaan, melainkan lebih bersifat 'di balik layar'. Oleh karena itu, pendalaman dari saksi-saksi menjadi sangat penting sebelum melakukan pemanggilan terhadap RK.
Selain itu, KPK juga masih mengolah barang bukti elektronik yang disita saat penggeledahan di rumah pribadi Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Barang-barang tersebut kini tengah dianalisis di laboratorium digital forensik KPK.
"Pemanggilan nanti juga akan digunakan untuk konfirmasi terhadap barang bukti, khususnya yang elektronik," imbuh Asep.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi penempatan iklan media oleh Bank BJB yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar. Kelima tersangka tersebut antara lain:
Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB
Widi Hartoto (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary
Ikin Asikin Dulmanan (ID) – Pengendali Agensi Antedja Muliatama & Cakrawala Kreasi Mandiri
Suhendrik (S) – Pengendali PT Wahana Semesta Bandung Ekspres & PT BSC Advertising
Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali Agensi Cipta Karya Mandiri Bersama & PT Cipta Karya Sukses Bersama
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota seIndonesia diresmikan di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan senam pagi bersama di Taman Hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Polemik dugaan intimidasi terhadap jurnalis Babel Aktual yang menyeret nama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanw
PEMERINTAHAN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan Indonesia merupakan mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Pernyataa
INTERNASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Seorang saksi mengaku perna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan angg
PEMERINTAHAN
BATU BARA Seorang pria bernama Suriono (57) ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di rumah yang juga dijadikan toko sembako miliknya di
HUKUM DAN KRIMINAL