Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
BATU BARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Senin (14/4).
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Safi'i, SH, didampingi Wakil Ketua Rodial. Dari unsur eksekutif, hadir Asisten III Rusian Heri, S.Sos, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Azhar, S.Pd, mewakili Sekretaris Daerah. Turut serta dalam rapat tersebut jajaran OPD dan Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Jalasmar Sitinjak menyoroti beberapa sektor penting, mulai dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pertanian, hingga industri kecil dan menengah (IKM).
"Realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp152 miliar atau 89,68% dari target, namun capaian sektor retribusi daerah masih rendah, hanya sebesar Rp4 miliar atau 62,96%. Ini perlu ditingkatkan dengan strategi optimal," ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendesak adanya perhatian serius terhadap infrastruktur pertanian, terutama kerusakan tanggul Sungai Sidalu-dalu yang berdampak langsung terhadap lahan pertanian warga.
"Kami mendesak Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan BWS Sumut untuk menangani permasalahan tersebut," tegasnya.
Di sektor pariwisata, Fraksi PDIP mendorong adanya inovasi dan peningkatan prioritas pembangunan guna mengoptimalkan potensi wisata daerah. Sementara itu, pada sektor industri, rendahnya tingkat serapan program pengembangan IKM yang baru mencapai 65,83% juga menjadi perhatian.
Terkait Ranperda PIKID, Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh. Mereka menilai aturan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan adil.
"Perda ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, berkeadilan, dan akuntabel. Tentunya tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 24 Tahun 2019," pungkas Jalasmar.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari agenda penting DPRD dalam memastikan transparansi kinerja eksekutif serta keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.*
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI