JAKARTA -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, membantah tudingan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.
Ia menegaskan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di dalamnya profesi wartawan.
Baca Juga:
"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu, kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).
Pemerintah, lanjut Ara, hanya ingin memberikan kepastian tempat tinggal bagi para jurnalis yang dinilai belum mendapatkan fasilitas perumahan yang layak dari perusahaan media tempat mereka bekerja.
Baca Juga:
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengekang independensi jurnalis.
"Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," katanya.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah asosiasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyuarakan kritik.
Mereka khawatir program rumah subsidi ini dapat menurunkan daya kritis wartawan terhadap pemerintah.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyarankan agar wartawan tetap mengikuti skema pembiayaan rumah yang berlaku umum, seperti melalui Tapera atau kredit bank biasa.
"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja," tulis Nany dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4).
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan kuota 1.000 rumah subsidi untuk wartawan, hasil kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih periode
Pemerintahan
MEDAN Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus melakukan pemeriksaan terhadap pihakpihak terkait dugaa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan menjelang penutupan perdagangan hari ini, Senin (8/9/2025). Beri
Ekonomi
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Ratusan warga dari Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan aksi unjuk rasa dam
Nasional
BLITAR Pemerintah Kabupaten Blitar resmi meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional di Yayasan Sananul Huda, Ke
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sore ini, Senin (8/9/2025). Dalam pelantikan yang berlangs
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet kedua sejak dilantik. Lima posisi menteri di Kabinet Merah Putih digan
Pemerintahan
JAKARTA Menjelang pengumuman resmi perombakan Kabinet Merah Putih, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyampaikan ucapa
Olahraga
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi singkat soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Put
Nasional