BANDUNG -Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terkait sengketa lahan yang digunakan oleh SMAN 1 Bandung. Hal ini diputuskan dalam amar putusan perkara nomor 164/G/2024/PTUN.Bdg tertanggal 17 April 2025.
Dalam perkara tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung bertindak sebagai Tergugat I, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II Intervensi.
"Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi tidak diterima seluruhnya. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan majelis hakim.
Baca Juga:
Sertifikat Dinyatakan Batal, BPN Wajib Mencabut
Putusan PTUN menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 11/Kel. Lebak Siliwangi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq Kanwil Jabar yang terbit pada 19 Agustus 1999, dinyatakan batal demi hukum.
Baca Juga:
Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat tersebut serta menerbitkan dan memperpanjang sertifikat HGB atas nama Perkumpulan Lyceum Kristen sebagai pihak yang sah.
Selain itu, majelis hakim menghukum Tergugat I dan II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 440.000,- secara tanggung renteng.
Pihak PLK dan SMAN 1 Bandung Merespons Hati-Hati
Kuasa hukum PLK, Hendri Sulaeman, menyatakan bahwa perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. Ia membuka opsi damai sebagai jalan terbaik.
"Masih ada proses hukum. Tapi menurut saya, berdamai adalah jalan terbaik," ucapnya melalui pesan singkat, Jumat (18/4).
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Bandung menyatakan bahwa keputusan terkait langkah hukum berikutnya sepenuhnya menjadi wewenang Biro Hukum Pemprov Jabar.
"Tim kuasa hukum sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum berikutnya, seperti banding," ujarnya saat dihubungi via telepon.
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
