JAKARTA -Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) sukses mencuri perhatian pengunjung dalam ajang Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPAFest) 2025, yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/25).
Festival yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 dan menjadi ajang strategis dalam memamerkan hasil karya kreatif dan produktif dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bapak Agus Andrianto selaku Menteri lmigrasi lan Pemasyarakatan, dimana dalan arahannya beliau mengatakan, "Hari ini tidak hanya membuka sebuah festival, tapi membuka panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan," ujarnya.
Baca Juga:
Di bawah kepemimpinan Yudi Suseno, Kanwil Ditjenpas Sumut hadir dengan stan yang memadukan seni pembinaan dan kekayaan budaya lokal secara harmonis.
Stan Kanwil Ditjenpas Sumut didesain megah dengan mengangkat unsur budaya dari lima etnis besar di Sumatera Utara, yaitu Melayu, Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, dan Nias.
Baca Juga:
Ornamen tradisional, motif ulos, serta nuansa warna khas budaya daerah tersebut menghiasi seluruh bagian stan, menciptakan atmosfer etnik yang hangat dan berkelas.
Menambah daya tarik, para petugas mengenakan busana adat Batak Angkola, lengkap dengan ulos dan mahkota emas yang mencerminkan identitas budaya dan kebanggaan daerah.
Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung yang ingin berinteraksi langsung atau sekadar mengabadikan momen.
Selain itu, yang paling menyita perhatian adalah karya seni digital painting karikatur 3D wajah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, bersama cucu kesayangan Baby Khei serta istri tercinta Ny. Evi Agus Andrianto.
Karikatur 3D ini dibuat dengan teknik digital painting secara manual melalui Adobe Photoshop, dicetak di atas kanvas premium, dan dibingkai dengan pigura bermotif ganda yang mewah dan elegan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam IPPAFest bukan semata sebagai ajang pameran, melainkan bentuk kontribusi aktif dalam memajukan pembinaan berbasis budaya dan nilai-nilai lokal.
"Partisipasi kami dalam IPPAFest 2025 adalah bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Melalui stan yang mengangkat kekayaan adat Melayu, Batak Toba, Karo, Angkola, hingga Nias, kami ingin menunjukkan bahwa semangat pemasyarakatan tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga pelestarian jati diri bangsa," ujar Yudi.
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
