Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DPP PDIP, Patrick Gerard Masoko alias Geri, mengungkapkan peran mantan kader PDIP, Saeful Bahri, dalam distribusi uang yang diduga terkait dengan suap tersebut.
Geri bersaksi bahwa Saeful memintanya untuk mengambil koper berisi uang Rp 850 juta dari Harun Masiku pada 23 Desember 2019.
Menurut Geri, Saeful menghubunginya dan meminta bantuan untuk mengambil koper berisi uang tersebut di rumah aspirasi di Menteng, Jakarta.
"Saya diminta untuk menemui Harun, tetapi saat saya sampai, Harun sudah tidak ada di lokasi. Saya kemudian mengambil koper tersebut dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi," ujar Geri saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).
Geri mengaku diberi instruksi oleh Saeful untuk membagikan uang tersebut kepada beberapa pihak.
Dari total uang Rp 850 juta, Geri diminta untuk memberikan Rp 170 juta kepada Donny Tri Istiqomah, pengacara Harun Masiku yang juga tersangka dalam kasus suap tersebut.
Sebagian besar uang lainnya diserahkan ke sopir pribadi Saeful, Ilham.
Setelah mengambil koper dari Kusnadi, Geri mengikuti instruksi Saeful dan mengantarkan uang tersebut ke rumah Saeful.
"Saya serahkan uang itu ke Pak Ilham di rumah Saeful, kemudian saya video call dengan Saeful untuk memastikan bahwa uang itu telah diterima," kata Geri.
Uang Rp 170 juta untuk Donny diserahkan di parkir basement Kantor DPP PDIP.
Selain itu, dalam sidang yang sama, jaksa KPK membacakan dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang didakwa merintangi penyidikan kasus Harun Masiku serta memberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta untuk pengurusan PAW Harun Masiku.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL