Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
MEDAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan.
DPRD menilai klasifikasi penganggaran pendapatan rumah sakit tersebut perlu disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Rapat Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa, 7 Juli 2026.Baca Juga:
Laporan Banggar dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M., di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.
Dalam laporannya, DPRD meminta pendapatan BLUD RSUD Dr. Pirngadi yang selama ini masih ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah agar direklasifikasi menjadi pendapatan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum.
"Pemko Medan harus melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap klasifikasi penganggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan," ucap Zulkarnaen.
Selain menyoroti tata kelola keuangan rumah sakit daerah, Banggar DPRD juga meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan menyiapkan kajian revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur kewajiban pelaporan kepada kepolisian bagi korban tindak pidana begal dan tawuran.
Menurut DPRD, revisi tersebut diperlukan agar memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan, sekaligus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
Banggar DPRD juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar Pemko segera mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD Dr. Pirngadi maupun RSUD Bachtiar Djafar.
"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis, baik di RSUD Dr Pirngadi maupun di RSUD Bachtiar Djafar," tegasnya.
Menurut DPRD, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, berkesinambungan, dan memenuhi standar rumah sakit.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL