Viral Aksi Separatis di Forum PBB UNPFII, Pemerintah Indonesia Tegaskan Tidak Toleransi Separatisme

JAKARTA -Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24, pada Senin (21/4/2025), viral di media sosial Indonesia.

Dalam video tersebut, tampak tulisan "Free Aceh", "Free Papua", dan "Free Maluku" yang dikibarkan oleh kelompok tersebut, yang langsung dihentikan oleh petugas keamanan setelah mendapatkan laporan dari pemerintah Indonesia.

Perekam video tersebut menyampaikan, "Saat ini kita sudah melaporkan ke security PBB, langsung digrebek," mengungkapkan bagaimana pihak keamanan dengan cepat menyita selebaran tersebut dan mengamankan situasi.

Menanggapi insiden tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan forum internasional.

"Forum tersebut adalah ruang diskusi antarnegara untuk memberdayakan masyarakat adat. Sayangnya, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri," ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (24/4/2025).

Roy menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya merugikan reputasi forum internasional, tetapi juga melanggar etika dalam forum tersebut.

Ia menambahkan bahwa forum ini adalah tempat untuk membahas pemberdayaan masyarakat adat, dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara.

Pemerintah Indonesia melalui Roy juga menegaskan bahwa meskipun kehadiran organisasi non-pemerintah (NGO) di UNPFII diperbolehkan, mereka tetap harus mengikuti aturan dan etika internasional yang berlaku.

Pihak PBB sendiri telah bertindak cepat dengan menyita materi aksi separatis tersebut dan memberikan peringatan keras kepada delegasi.

Dalam pernyataannya, Roy menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat, namun tetap memegang prinsip kedaulatan negara dan menolak segala bentuk provokasi separatisme.*

(km/a008)