Waketum Golkar: Pengganti Hasan Nasbi Harus Sosok yang Melekat dengan Presiden Prabowo

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO).

Doli menilai posisi tersebut sebaiknya diisi oleh sosok yang senantiasa berada di sisi Presiden Prabowo Subianto setiap waktu.

"Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang memang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second, itu berada di sekitar Pak Prabowo," ujar Doli kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurut Doli, juru bicara presiden tidak boleh sekadar menganalisis atau berasumsi mengenai isi pikiran presiden.

Juru bicara, kata dia, harus menyampaikan secara langsung apa yang didengar dari Presiden.

"Karena yang namanya juru bicara itu kan dia menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan ucapan oleh seorang Presiden. Bukan menganalisisnya dulu, bukan kemudian apalagi berasumsi," tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi publik pemerintahan ke depan perlu lebih efektif dan strategis, baik antar lembaga maupun dengan masyarakat.

Meski belum mengetahui alasan pasti pengunduran diri Hasan Nasbi, Doli menilai keputusan tersebut merupakan langkah mandiri.

Ia juga membuka kemungkinan bahwa keputusan itu belum tentu diterima oleh Presiden Prabowo.

"Saya tidak tahu apakah kemudian pengunduran ini misalnya disebabkan kemarin ketika Pak Prabowo juga meminta Pak Mensesneg untuk menjadi juru bicara juga, saya tidak tahu. Tapi saya melihatnya positive thinking saja, bahwa ini dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah," kata Doli.

Diketahui, Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala PCO dan mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet pada 21 April 2025.

"Surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya, Mensesneg dan Seskab," ujar Hasan dalam video yang diunggah kanal YouTube Total Politik.*

(d/a008)