JAKARTA -Gelombang kritik dari sejumlah purnawirawan TNI terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Forum Purnawirawan TNI baru-baru ini memantik diskusi luas di ruang publik.
Pernyataan terbuka tersebut, yang mengandung kritik keras terhadap arah pemerintahan saat ini, menuai beragam tanggapan, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Menanggapi isu ini, Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, SE, MM, MBA memberikan pandangannya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan tim media di Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
Baca Juga:
Sebagai salah satu tokoh militer senior yang dikenal vokal namun tetap menjunjung tinggi etika, Saurip memberikan sejumlah catatan penting yang menyejukkan namun kritis terhadap situasi tersebut.
Baca Juga:
Hormati Hak Berpendapat, Tapi Jaga Etika Demokrasi
Saurip mengawali penjelasannya dengan menegaskan bahwa dirinya menghormati niat baik para purnawirawan yang menyampaikan kritik, seraya mengingatkan bahwa dalam demokrasi yang sehat, penyampaian aspirasi harus tetap berpijak pada norma etik dan kebangsaan.
"Saya menghormati sepenuhnya para senior dan rekan seperjuangan di Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah berjuang untuk bangsa ini. Namun, demokrasi itu tumbuh melalui budaya saling menghormati. Aspirasi atau kekhawatiran boleh disampaikan, tapi harus dengan cara yang sejuk dan terukur," ujar Saurip.
Ia juga menilai bahwa menyerang pemerintah secara terbuka, terlebih ketika pemimpin sudah memperoleh mandat sah dari rakyat, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
"Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin terpilih lewat Pemilu. Mereka sah secara hukum dan moral. Maka kritik pun harus menghormati pilihan rakyat," tegasnya.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal