Prabowo Akan Naikkan Gaji Hakim: Supaya Tak Bisa Disogok, Hukum Harus Tegak

BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menaikkan gaji para hakim dalam upaya menegakkan hukum yang bersih dan adil.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah langkah strategis agar para pengadil tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, dan tetap menjunjung tinggi keadilan.

"Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita agar hakim nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik," kata Prabowo.

Tak hanya hakim, Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan pejabat negara.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara transparan dan efisien agar dana publik tidak diselewengkan.

"Anggaran untuk pelayanan rakyat tidak boleh dikorupsi. Saya ingin kekayaan Indonesia sampai ke rakyat. Tidak bocor," ujarnya tegas.

Dalam pidatonya, Presiden juga mendorong manajemen pemerintahan yang sehat demi percepatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan.

Ia menyebut pentingnya merumuskan solusi "terbaik dan cepat" dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Bukan terbaik tapi selesainya 30 tahun. Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa untuk hasil terbaik cepat. Ini tuntutan zaman," ungkapnya.

Turut hadir dalam acara Hardiknas tersebut perwakilan guru dan siswa SDN Cimahpar 5, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, seperti Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamenkomdig Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden menutup pidatonya dengan penegasan bahwa pendidikan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan utama pemerintahannya, dan kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa.*

(at/a008)