Jokowi Tempuh Jalur Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu: "Ini Bukan Kriminalisasi"

SOLO - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya angkat suara terkait pelaporan hukum yang dilakukan tim kuasa hukumnya terhadap pihak-pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu.

Jokowi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk kriminalisasi, melainkan hak untuk membela diri dan menuntut keadilan.

"Ini kan bukan objek penelitian. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah saya palsu, merendahkan saya serendah-rendahnya. Nanti dibuktikan di pengadilan," ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (5/5/2025).

Jokowi menilai tuduhan yang disebarkan secara masif dapat memicu perpecahan di masyarakat. Ia berharap proses hukum ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi tanpa dasar.

"Yang diperlukan negara kita sekarang ini adalah kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat," tegas Jokowi.

Langkah hukum ini menyusul laporan resmi tim kuasa hukum Jokowi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). Laporan tersebut ditujukan kepada lima orang yang diduga menyebarkan informasi fitnah terkait ijazah palsu.

Menurut Yakup Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, kelima orang yang dilaporkan antara lain Roy Suryo (mantan Menpora), Risman Sianipar (ahli digital forensik), Rizal Fadillah (Wakil Ketua TPUA), Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan satu orang lainnya yang masih dirahasiakan identitasnya dengan inisial K.

"Isu ini terus bergulir bahkan setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum," ujar Jokowi.

Laporan ini memantik perhatian publik dan menjadi peringatan agar tidak mempermainkan tuduhan serius di ruang publik tanpa bukti kuat.*

(bs/J006)