IJAZAH JOKOWI - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama memenuhi panggilan klarifikasi unggahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025) sekitar pukul 09.58 WIB.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, memenuhi panggilan klarifikasi dari Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (19/5/2025). Klarifikasi ini terkait unggahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi bagian dari polemik tudingan ijazah palsu.
Dian tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 09.58 WIB, mengenakan jaket bomber coklat dan kemeja putih. Ia menyatakan hadir atas dasar kepatuhan sebagai warga negara.
"Saya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, hadir memenuhi undangan klarifikasi ini," kata Dian kepada awak media.
Dian menjelaskan bahwa unggahan foto ijazah Jokowi pada 1 April 2025 melalui akun X (Twitter) pribadinya @DianSandiU bukan berasal dari Presiden, putranya Kaesang, maupun Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Itu dokumen digital yang saya terima dari teman, sudah melalui beberapa salinan sebelum sampai ke saya. Identik dengan yang pernah diunggah UGM tahun 2022," ujarnya.
Dian juga menyebut bahwa informasi soal keaslian ijazah Jokowi ia peroleh dari diskusi dengan Andi Pramaria, seseorang yang mengaku sebagai teman satu angkatan Jokowi di UGM.
Diperiksa Lima Jam, Dicecar 25 Pertanyaan
Pemeriksaan terhadap Dian berlangsung selama lima jam. Ia dicecar 25 pertanyaan oleh penyelidik, sebagian besar terkait unggahan dan utas yang ia buat sehari sebelumnya, yakni pada 31 Maret 2025.
"Banyak ditanya soal postingan sebelumnya, soal utas-utas yang saya buat sebelum mengunggah ijazah itu," jelas Dian.
Direktur LBH PSI, Nasrullah, menyatakan dukungan terhadap langkah Dian yang hadir sebagai saksi. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya menyampaikan kebenaran dan menunjukkan sikap taat hukum.
"Kader PSI hadir untuk membantu penegak hukum mengungkap kebenaran. Ini bentuk tanggung jawab warga negara," ujar Nasrullah.