MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution langsung menemui ribuan driver ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa damai bertajuk Aksi Damai 205, di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, pada Selasa (20/5/2025).
Aksi ini digerakkan oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) dan dipimpin Agam Zubir, yang menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan aplikator transportasi online. Tuntutan tersebut antara lain:
Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) sebagai payung hukum bagi driver ojol.
Penghapusan program instan aplikator seperti Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, dan lainnya.
Revisi potongan aplikasi berdasarkan Permenhub Nomor 667 Tahun 2022.
Jaminan perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
Dari atas mobil komando, Bobby disambut antusias para pengunjuk rasa dan menyatakan siap mengawal aspirasi driver ojol baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Saya akan pelajari dulu. Kalau memungkinkan, kita siapkan Peraturan Gubernur (Pergub), dan akan kita sampaikan juga secara resmi kepada pemerintah pusat," ujar Bobby.
Gubernur juga menegaskan pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi para mitra driver. Bobby meminta agar pihak aplikator menanggung iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi para driver.
"Mereka ini tulang punggung keluarga. Jangan sampai ketika mereka sakit atau kecelakaan, keluarga jadi jatuh miskin. Aplikator harus bertanggung jawab," tegasnya.
Bobby memberi waktu dua minggu kepada aplikator untuk merespons tuntutan tersebut, dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan antara driver dan pihak aplikator guna merumuskan solusi.
Sementara itu, perwakilan aplikator menyatakan siap membuka ruang diskusi dan akan menyampaikan aspirasi para driver ke manajemen pusat. Mereka juga mengklaim komisi yang dipotong tidak lebih dari 20% sesuai regulasi.
Koordinator aksi, Agam Zubir, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bobby dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap persoalan driver ojol.
"Pemerintah harus hadir dan melakukan intervensi terhadap sistem yang merugikan mitra. Jangan ada lagi pembiaran," tegas Agam.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, melay
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya yang ke74 dalam suasana hangat dan penuh kekeluarg
Nasional
SURABAYA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap penyitaan 351 kontainer berisi batu bara ilegal di S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan (Jaskop) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasu
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke74 kepada Presiden Republik Indonesia, Pr
Nasional
