Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Tak Hapus Sejarah: “Walau Pahit, Harus Disampaikan dengan Transparan”

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), Puan mengingatkan bahwa sejarah, meski mengandung kisah pahit, harus disampaikan secara jujur.

"Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan," tegas Puan.

Puan juga mengutip pesan proklamator Bung Karno yang mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah.

"Jas Merah: Jangan sekali-kali melupakan sejarah," ucap Puan.

Ia menekankan bahwa DPR RI tidak menolak adanya perbaikan narasi sejarah selama dilakukan dengan metodologi ilmiah yang kuat dan semangat membangun kesadaran sejarah yang utuh di tengah masyarakat.

"Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Tapi namanya sejarah, apakah itu pahit atau baik, kalau memang itu harus dilakukan, ditulis ulang, ya ditulis ulang dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Terkait wacana penggantian istilah "Orde Lama" dalam narasi sejarah nasional, Puan mengingatkan agar perubahan tidak menghilangkan fakta dan tidak menimbulkan luka baru bagi pihak mana pun.

"Apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan. Sejarah ya tetap sejarah, harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," pungkasnya.

Proses penulisan ulang sejarah nasional diharapkan tetap mengedepankan integritas akademik dan kejujuran sejarah demi membangun bangsa yang memahami jati dirinya secara utuh.*

(wp/a008)