MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, membantah tudingan bahwa pihaknya merebut empat pulau di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
Ia menyebut bahwa persoalan batas wilayah antarprovinsi telah melalui mekanisme resmi dan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Enggak merebut ya. Pertama, itu tentang batas wilayah. Batas wilayah antarprovinsi itu semua ada timnya," ujar Bobby Nasution usai menyerahkan SK kepada peserta CPNS periode 2024 di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga:
Bobby menekankan bahwa proses penetapan wilayah dilakukan secara teknis melalui pembahasan bersama antara provinsi-provinsi yang bersangkutan, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai fasilitator.
Ia mencontohkan, "Seperti pembahasan Medan-Deliserdang dulu, semua pihak dihadirkan dan dibahas secara teknis. Jadi tidak bisa main rebut-rebut begitu saja."
Baca Juga:
Menurut Bobby, penyelesaian batas wilayah antara Sumut dan Aceh, termasuk yang melibatkan empat pulau tersebut, mengikuti mekanisme yang sama. Ia pun memastikan bahwa status keempat pulau itu kini telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara oleh Kemendagri.
"Ini sudah disahkan di kementerian," tegasnya.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang (pulau terluas), Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan yang kini tergerus abrasi. Sebelumnya, keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, namun kini secara resmi masuk wilayah Sumatera Utara.
Menanggapi keberadaan warga di pulau-pulau tersebut, Bobby mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk kepemilikan KTP warga.
"Kalau sekarang saya belum cek secara detail, ya, apakah di sana warganya ber-KTP Aceh atau Sumut, kami akan cek secara berkala," jelas Bobby.
Sebelumnya, pemberitaan di Serambinews.com menyebut keempat pulau tersebut "direbut" oleh Sumatera Utara, karena telah dibangun infrastruktur oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil. Namun Bobby menegaskan, tidak ada bahasa 'rebut merebut' dalam prosedur penetapan batas wilayah resmi.
"Jadi di situ tidak bisa main bahasa rebut-rebut. Saya mau (pulau) ini, saya mau itu, gak bisa. Semua dibahas secara teknis dan sesuai aturan yang ada," tegasnya.*
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyampaikan keprihatinannya terhadap ta
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami koreksi pada perdagangan Selasa, 29 Juli 2025. Penur
Ekonomi
JAKARTA Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato&039 Seri Anwar Ibrahim mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Indonesia Prab
Nasional
WASHINGTON DC Kecerdasan buatan (AI) semakin merambah kehidupan manusia dan terus mengalami perkembangan pesat. CEO OpenAI, Sam Altman,
Sains & Teknologi
JAKARTA Isu mengenai sah atau tidaknya sholat seseorang, khususnya lakilaki yang mengenakan sarung, ketika bagian betis atau paha terli
Agama
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan
Politik
OlehBudiarjo INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat
Opini
JAKARTA Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Kwik Kian Gie, ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Koor
Sosok
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Bali pada Selasa, 29 Juli 2025,
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pad
Nasional