Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
MEDAN – Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sutan Tolang Lubis, mengonfirmasi bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumut akan kembali bekerja mulai Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut Sutan, pada hari pertama pasca-Lebaran, Pemprov Sumut akan menerapkan kebijakan campuran Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) dengan komposisi 50:50.
Sutan menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian setelah libur Lebaran.Baca Juga:
Meski demikian, layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), akan tetap berjalan normal dan aktif pada hari pertama kerja tersebut.
"Besok seluruh ASN Pemprov Sumut sudah kembali bekerja. Seluruh pelayanan juga sudah kembali aktif. Namun, selama liburan Lebaran, kami terapkan sistem WFO dan WFH," kata Sutan, Selasa (24/03/2026).
Sutan juga menjelaskan bahwa kebijakan WFO dan WFH ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait libur Lebaran, yakni H-2 dan H+3 Lebaran.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada ASN selama masa cuti bersama Lebaran, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik.
"Kami sudah mengikuti aturan dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada ASN untuk bekerja dari rumah atau kantor selama dua hari setelah H+3 Lebaran," tambahnya.
Namun, Sutan menegaskan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat seperti Disdukcapil tetap beroperasi penuh.
ASN yang dijadwalkan untuk WFO wajib hadir sesuai jadwal, dan mereka yang tidak hadir tanpa alasan yang sah akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami sudah membagikan surat edaran ke seluruh dinas. Untuk ASN yang dijadwalkan WFO, mereka wajib datang dan bekerja esok hari," jelas Sutan.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun kebijakan WFO/WFH ini hanya berlaku selama dua hari setelah H+3 Lebaran, pelaksanaan apel pagi tetap dilaksanakan.
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL