- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.
Ristadi juga menyoroti perbedaan mencolok antara data PHK versi pemerintah dan realitas di lapangan.
"Kemnaker menyebutkan ada 26.455 kasus hingga Mei 2025, sementara KSPN mencatat 61.351 kasus dan APINDO 73.992 kasus hanya untuk Januari-Maret 2025. Kenyataannya, banyak PHK tidak dilaporkan perusahaan dengan alasan menjaga citra bisnis," ujarnya.
Aksi ini diperkirakan akan menjadi demonstrasi buruh terbesar setelah May Day, dengan fokus utama mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan pekerja dari ancaman gelombang PHK yang terus meningkat.*
(cb/a008)
BANTEN Dewa United harus puas bermain imbang 11 saat menjamu Persebaya Surabaya di Banten International Stadium, Serang, Jumat (26/9/2025)
Olahraga
BANTEN Dewa United harus puas bermain imbang 11 saat menjamu Persebaya Surabaya di Banten International Stadium, Serang, Jumat (26/9/2025)
Olahraga
JAKARTA Jenama teknologi Vivo mengonfirmasi bahwa ponsel terbaru dari seri V, vivo V60 Lite, akan resmi dirilis di Indonesia pada 2 Okto
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta pihak kepol
Hukum dan Kriminal
BANTEN Warga Kota Tangerang Selatan meminta Gubernur Banten, Andra Soni, turun langsung menangani kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ci
Peristiwa
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), Harli Siregar, meresmikan Klinik Pratama Adhyaksa di Kantor Kejati Sumut,
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta pihak kepo
Hukum dan Kriminal
PAMEKASAN Warga Pamekasan berharap Bupati KH Kholilurrahman memperjuangkan tarif pita cukai rokok yang lebih murah agar industri kecil d
Ekonomi
jAKARTA Prospek emiten PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) dinilai positif seiring persiapan memasuki fase produksi emas komersial pada
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan
