10 Ribu Buruh Siap Geruduk Istana 1 Juni 2025, Tuntut Pemerintah Atasi Gelombang PHK

JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai wilayah siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Aksi ini dipicu oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai makin meluas tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan bahwa sejauh ini sudah terkonfirmasi sebanyak 103 bus massa buruh dari Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah akan bergerak menuju Jakarta.

Selain itu, ribuan pengendara motor dari kawasan Jabodetabek juga akan ikut ambil bagian dalam aksi tersebut.

"Sampai tadi pagi massa yang terdata sekitar 8.000 orang. Target kami, hingga hari H akan mencapai 10.000 buruh yang turun ke jalan," ungkap Ristadi dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).

Aksi buruh ini akan dilakukan dengan long march dari kawasan Gambir menuju Istana Merdeka, menyuarakan beberapa tuntutan utama yang menyangkut keberlangsungan pekerjaan dan perlindungan industri nasional.

Berikut beberapa tuntutan buruh dalam aksi tersebut:

- Mencegah meluasnya PHK dan melindungi industri padat karya.

- Membasmi praktik ilegal impor dan menghukum pelakunya.

- Mendesak revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024.

- Menjamin korban PHK mendapatkan hak normatif dan akses kembali ke dunia kerja.

- Mendorong kebijakan yang melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.

- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.

Ristadi juga menyoroti perbedaan mencolok antara data PHK versi pemerintah dan realitas di lapangan.

"Kemnaker menyebutkan ada 26.455 kasus hingga Mei 2025, sementara KSPN mencatat 61.351 kasus dan APINDO 73.992 kasus hanya untuk Januari-Maret 2025. Kenyataannya, banyak PHK tidak dilaporkan perusahaan dengan alasan menjaga citra bisnis," ujarnya.

Aksi ini diperkirakan akan menjadi demonstrasi buruh terbesar setelah May Day, dengan fokus utama mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan pekerja dari ancaman gelombang PHK yang terus meningkat.*

(cb/a008)