KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN – Puluhan warga dari enam desa di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yang didominasi oleh emak-emak, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Selasa (3/6/2025). Mereka memprotes mangkraknya Proyek Irigasi Ujung Gurap di Desa Hapinis, yang hingga kini belum rampung meski telah melewati batas waktu penyelesaian pada 20 Februari 2025.
Proyek irigasi senilai Rp 2,32 miliar ini awalnya ditujukan untuk menunjang pasokan air persawahan di enam desa. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan proyek terbengkalai dan diperparah oleh longsoran sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola, yang menyumbat saluran irigasi.
"Sawah kami sekarang kekeringan. Proyek mangkrak, air irigasi tertutup sampah, dan tidak ada solusi konkret. Kami petani sangat dirugikan!" tegas Musno Saidi Siregar, perwakilan masyarakat.
Musno menjelaskan bahwa limbah dari TPA, termasuk plastik dan sampah organik, telah mencemari Sungai Batang Ayumi—sumber air utama irigasi. Selain menyebabkan bau menyengat, air yang tercemar ini dinilai berbahaya bagi kesehatan dan berdampak pada penurunan hasil panen.
Warga Desak Relokasi TPA dan Percepatan Perbaikan Irigasi
Dalam aksinya, warga menyampaikan dua tuntutan utama:
Segera mengalirkan air irigasi ke persawahan dalam waktu satu minggu.
Merelokasi TPA Batubola ke Batang Bahal sesuai kesepakatan sebelumnya.
"Kalau ini dibiarkan, bagaimana bisa mendukung ketahanan pangan nasional? Kami bukan hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kehilangan harapan," tambah Musno.
Respons Wali Kota dari Tanah Suci
Meski sedang menunaikan ibadah haji, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes, menyempatkan diri merespons unjuk rasa melalui sambungan video call.
"Saya mohon masyarakat bersabar. Proses perbaikan sudah kami koordinasikan dengan KUPT PUPR Provinsi Sumut. Setelah saya kembali dari haji pada 13 Juni 2025, saya akan langsung turun tangan," ucap Wali Kota Letnan dari Tanah Suci.
Setelah menerima tanggapan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar bila tidak ada realisasi dalam waktu dekat.*
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil. Berdasarkan dafta
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat men
NASIONAL