JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik gratifikasi yang berlangsung secara sistematis dan berjenjang dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak 2012 hingga 2024.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo alias Busok, menyatakan bahwa tim penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap para menteri yang menjabat dalam kurun waktu tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk menggali kemungkinan keterlibatan pimpinan tertinggi Kemnaker dalam praktik gratifikasi yang terungkap.
Baca Juga:
"Gratifikasinya diterima secara berjenjang. Apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas di kementerian tersebut? Itu sedang kami perdalam dalam proses penyidikan," kata Busok, Senin (9/6/2025).
Busok mengungkapkan bahwa praktik dugaan korupsi ini tidak baru muncul pada 2019, tetapi sudah berlangsung sejak 2012.
Baca Juga:
Oleh karena itu, KPK tidak akan berhenti pada pelaku level bawah saja, melainkan juga akan menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang pernah menjabat posisi strategis di Kemnaker.
Untuk diketahui, para Menaker yang menjabat pada periode tersebut di antaranya:
Muhaimin Iskandar (Cak Imin): 2009–2014
Hanif Dhakiri: 2014–2019
Ida Fauziyah: 2019–2024
Pada Kamis, 5 Juni 2025, KPK mengumumkan identitas delapan orang tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi RPTKA di Kemnaker.
Mereka berasal dari jajaran Direktorat PPTKA dan Binapenta-PKK, dengan peran beragam dalam proses perizinan dan pengawasan TKA.
Berikut daftarnya:
Suhartono (SH) – Dirjen Binapenta dan PKK (2020–2023)
Haryanto (HY) – Direktur PPTKA (2019–2024), Dirjen Binapenta (2024–2025)
Wisnu Pramono (WP) – Direktur PPTKA (2017–2019)
Devi Angraeni (DA) – Koordinator Uji Kelayakan, kemudian Direktur PPTKA (2024–2025)
Gatot Widiartono (GW) – PPK PPTKA, Kasubdit Maritim dan Pertanian (2019–2024)
Putri Citra Wahyoe (PCW) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024)
Jamal Shodiqin (JMS) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024)
Alfa Eshad (ALF) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024)
Busok menegaskan bahwa proses penyidikan akan mengarah pada pembuktian melalui alat bukti yang telah dan akan dikumpulkan, termasuk hasil penggeledahan sebelumnya.
"Kita akan klarifikasi semua temuan. Dugaan keterlibatan pasti ada, dan pembuktian menjadi bagian dari proses hukum kami," pungkas Busok.
KPK juga membuka kemungkinan untuk menjerat pihak lain dalam waktu dekat, termasuk mengevaluasi dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan para pejabat eselon tinggi hingga menteri.*
(gn/j006)
MEDAN Kabar kurang menyenangkan datang bagi jutaan pengguna setia ChatGPT. Pada Selasa, 10 Juni 2025, layanan kecerdasan buatan (AI) ter
Peristiwa
SINGAPURA Tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura, menyatakan secara tegas enggan diekstradisi ke Indo
Pemerintahan
JAKARTA Media sosial diramaikan dengan perbincangan mengenai dua nama kapal, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang dikaitkaitkan dengan
Nasional
NAGAN RAYA Kebakaran kembali melanda Kabupaten Nagan Raya, pada Selasa malam (10/6/2025). Insiden yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB i
Peristiwa
BANDA ACEH Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar pada Selasa sore (10/6/2025) menyebabkan se
Peristiwa
JAKARTA BARAT Pemilik pabrik lilin yang terbakar di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, telah menyepakati untuk membangun kembali
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (10/6
Nasional
JAKARTA Kinerja eks Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dan mantan Direktur Pengendali
Hukum dan Kriminal
OSAKA Tim Nasional Indonesia menelan kekalahan telak 06 dari Jepang dalam laga terakhir babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona
Olahraga
BATU BARA Pemerintah Desa Bogak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kegiatan bertaju
Pendidikan