Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, Sri Mulyani Sempat Pusing Cari Anggaran

JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita di balik kebijakan kenaikan gaji hakim yang diumumkannya baru-baru ini.

Dalam sambutannya pada acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat dibuat "pusing" karena diminta mencari sumber anggaran untuk membiayai kebijakan tersebut.

"Saya perintahkan menteri saya, saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia, cari uangnya. Enaknya jadi presiden tinggal perintah-perintah, yang pusing menteri-menterinya, utamanya Menteri Keuangan," ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

Menurutnya, Sri Mulyani sempat mengajukan perhitungan awal yang dinilai terlalu kecil. Presiden Prabowo kemudian meminta dilakukan pencarian pos anggaran yang lebih luas, bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengurangi anggaran TNI-Polri jika diperlukan demi menaikkan gaji hakim.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI-Polri dikurangi," lanjut Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengumumkan bahwa kenaikan gaji hakim mencapai hingga 280 persen, dengan persentase tertinggi akan diberikan kepada para hakim junior.

Ia menekankan bahwa ini bukan bentuk memanjakan aparat peradilan, melainkan bagian dari strategi memperkuat sektor hukum nasional.

"Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk nggak jelas itu, lebih baik kita tingkatkan kesejahteraan hakim agar tidak mudah digoyahkan dan tidak bisa dibeli," tegas Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa kebijakan ini bisa memicu tuntutan serupa dari instansi negara lain, namun meminta seluruh aparatur negara untuk bersabar. Ia meyakinkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur secara bertahap.*

"Negara kita kuat, makmur, dan kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga dan harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya," ujarnya.

Kebijakan ini datang di tengah sorotan terhadap integritas lembaga peradilan, menyusul berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum hakim.