JK: Tak Ada Konsep Pulau Dikelola Bersama, Pajak Dibayar Kemana?

JAKARTA— Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menanggapi usulan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mengelola sumber daya alam di empat pulau sengketa bersama Pemerintah Aceh.

Menurut JK, usulan itu tidak memiliki dasar hukum dan tidak lazim dalam praktik pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga:

• Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Batas Wilayah
• Bobby Nasution Bangun SMA Plus di Nias, Targetkan Setara Sekolah Unggulan Sumut

"Oh setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Masa dua bupatinya? Bayar pajaknya ke mana?" ujar JK saat konferensi pers di kediamannya, Jumat (13/6/2025).

JK menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang memungkinkan satu wilayah administratif dikelola oleh dua pemerintahan daerah berbeda.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Dijadwalkan Pekan Depan
• Siber Polda Sumut Tangani Dugaan Penghinaan Kahiyang dan Jokowi, Pemeriksaan Dimulai Senin

Ia juga menyebut bahwa pengelolaan bersama hanya akan menimbulkan konflik kewenangan dan kekacauan administratif.

Meskipun saat ini belum ditemukan potensi minyak dan gas (migas) di Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, JK tetap mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan sengketa ini secara tuntas dan adil.

"Saya yakin ini bisa diselesaikan demi kemaslahatan bersama. Toh hari ini tidak ada faktor penting di situ, tidak ada minyak, tidak ada gas. Tapi ke depan bisa saja ada, jadi lebih baik diselesaikan sekarang," katanya.

JK juga memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat bisa terganggu.

Ia menekankan pentingnya menghormati aspek historis dan legalitas yang sudah ada.

"Itu pulaunya memang kecil, tapi bagi Aceh itu harga diri. Kalau diambil tanpa dasar yang kuat, ini bisa jadi persoalan besar," jelasnya.

JK turut membawa dokumen penting seperti MoU Helsinki 2005 dan UU Nomor 24 Tahun 1956, yang menurutnya memperkuat klaim Aceh atas keempat pulau tersebut.

Ia menjelaskan bahwa meskipun secara geografis lebih dekat ke Sumut, pulau-pulau itu secara historis dan administratif adalah bagian dari Aceh Singkil.

"Banyak contoh pulau di Indonesia yang secara geografis lebih dekat ke provinsi lain, tapi tetap masuk wilayah asalnya karena historis. Contohnya di Sulsel, ada pulau dekat NTT tapi tetap milik Sulsel. Jadi itu bukan alasan," tegas JK.

Sebelumnya, Bobby Nasution sempat menyampaikan ide pengelolaan bersama sumber daya alam dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sebagai jalan tengah untuk menghindari konflik wilayah.

Namun, usulan ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari JK yang menilai hal itu tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan.*

(kp/a008)

Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Batas Wilayah

Bobby Nasution Bangun SMA Plus di Nias, Targetkan Setara Sekolah Unggulan Sumut

Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Dijadwalkan Pekan Depan

Siber Polda Sumut Tangani Dugaan Penghinaan Kahiyang dan Jokowi, Pemeriksaan Dimulai Senin

DPR Minta Penundaan Eksekusi Kepmendagri 4 Pulau, Mediasi Harus Libatkan Sejarah dan Geospasial

Gubernur Sumut Minta Kutipan Ilegal di Pelabuhan Gunungsitoli Diberantas, Harga Barang di Nias Diharap Lebih Terjangkau