JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor.
Menurut Usman, pernyataan tersebut adalah kekeliruan fatal dan bentuk penyangkalan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui oleh negara.
"Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor. Pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal," tegas Usman dalam konferensi pers daring bersama aktivis perempuan, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Usman menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998 telah diakui secara faktual oleh sejumlah otoritas negara, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung, yang saat itu tergabung dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Otoritas negara telah menyatakan fakta-fakta pemerkosaan itu. Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," ujar Usman.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Usman mengingatkan bahwa Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
Ia menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk penyangkalan yang sangat berbahaya.
"Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah tragedi, itu adalah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan," tandasnya.
Sebelumnya, Fadli Zon dalam sebuah wawancara menyebut bahwa tidak ada bukti terjadinya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Ia mengklaim bahwa isu tersebut hanya berdasarkan cerita yang tidak dapat dibuktikan dan tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi.
"Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar Fadli Zon.
Fadli mengaku ingin membentuk narasi sejarah Indonesia dengan "tone positif" dari era Soekarno hingga kini, yang menurutnya bisa menyatukan bangsa.
Namun pernyataan tersebut menuai kecaman luas dari aktivis HAM, korban, dan organisasi masyarakat sipil.
Mereka menilai pernyataan Fadli Zon justru menyakiti para penyintas dan menghambat upaya pemulihan keadilan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi 26 tahun lalu itu.*
(km/a008)
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan kembali memperkuat komitmennya dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahny
Pemerintahan
JAKARTA Desakan agar bendera daerah Aceh segera disahkan kembali bergema. Kali ini, suara tegas datang dari berbagai elemen masyarakat hi
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemahaman terhadap peran Te
Nasional
PANGKALPINANG Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung melalui Satgas Kelapa Sawit akan se
Hukum dan Kriminal
HUMBAHAS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan kerja sama strategis antara Indone
Pertanian Agribisnis
TOBA Seorang Kepala Desa aktif di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, berinisial IPB (35), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Toba
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap netral dari politik praktis, n
Politik
JAKARTA MWX, platform pasar artificial intelligence (AI) pertama di dunia, resmi mengumumkan rencana peluncuran teknologi canggih yang d
Sains & Teknologi
JAKARTA SELATAN Sebuah kebakaran terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (19/6) din
Peristiwa
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (19/6/2025). Mengut
Ekonomi
