JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menyatakan penyesalannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau di perairan Aceh Singkil masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Ia menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga keadilan bagi masyarakat Aceh.
"Saya sangat menyesalkan terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2‐2138 Tahun 2025. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi menyangkut kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat Aceh," ujar Romy kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Romy menegaskan keputusan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal antar masyarakat daerah dan mengabaikan aspek historis serta aspirasi lokal.
"Keputusan ini harus dikaji ulang secara menyeluruh. Pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh yang merasa dirugikan," katanya.
Lebih lanjut, Romy mendukung langkah Pemerintah Aceh yang tengah menggalang bukti historis dan menempuh jalur advokasi hukum.
Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri membuka ruang dialog yang melibatkan kedua provinsi serta memfasilitasi pembentukan Tim Mediasi Nasional.
"Sengketa wilayah seperti ini harus diselesaikan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berdasarkan fakta yang objektif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kelalaian administratif atau ketidakakuratan data," ujar Romy.
Adapun keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang sebelumnya tercatat berada di wilayah Aceh Singkil.
Namun dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, status administratifnya ditetapkan berada di bawah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperjuangkan kembalinya status keempat pulau tersebut ke wilayah Tanah Rencong.
Pemerintah Provinsi Aceh juga menekankan bahwa proses peninjauan wilayah oleh Kemendagri telah dilakukan sejak sebelum tahun 2022.
MEDAN Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, Kamis (25/09/2025) berkunjung ke Kantor Redaksi bitvonline.com, di Jalan Haji Anif, Meda
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI menggelar anjangsana ke kediaman Jend
Nasional
BEKASI Warga dan jamaah Masjid Raya Jatimulya, Bekasi, menolak rencana pembangunan kantor kelurahan di lahan yang selama ini menjadi pusat
Agama
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR), yang men
Pemerintahan
BANDA ACEH Pemilihan ketua OSIS yang berjalan transparan dan demokratis ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam menya
Pendidikan
MEDAN Meski samasama membayar pajak dan iuran BPJS kesehatan, warga yang tinggal di daerah ternyata masih belum menikmati layanan publi
Kesehatan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menerima transfer dana pajak rokok sebesar Rp517 miliar dari pemerintah p
Ekonomi
TERNATE Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Bar
Pemerintahan
JAKARTA Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Polda Metro Jaya bekerja sama dengan BULOG dan Ormas BANG JAPAR di Taman Kopi, Kelurahan Pe
Ekonomi
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, melakukan kunjungan kerja ke UPTD Khusus Rumah Saki
Pemerintahan
